Bank NTT Targetkan KUR Rp350 Miliar Terserap Pelaku Usaha hingga Oktober 2026

KUPANG, Bidik NTT – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat pada tahun 2026.

Program pembiayaan tersebut ditandai dengan kegiatan sosialisasi KUR yang digelar secara serentak di 22 kabupaten/kota se-NTT pada Kamis (13/08/2026). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Bank NTT bersama DPD Partai Golkar NTT dan menyasar sekitar 2.500 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Direktur Utama Bank NTT, Charly Paulus, mengatakan penyaluran KUR tahun 2026 menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat NTT. Sebagai bank milik daerah, Bank NTT berupaya memastikan masyarakat dapat memperoleh akses terhadap program pembiayaan yang disediakan pemerintah.
“Tahun ini Bank NTT mendapat plafon KUR sebesar Rp350 miliar. Target saya, sampai Oktober nanti, pembiayaan ini sudah harus terserap maksimal oleh para pelaku usaha kecil di seluruh pelosok NTT,” ujar Charly Paulus.

Ia juga mengingatkan masyarakat penerima KUR agar menggunakan dana tersebut untuk kegiatan usaha yang benar-benar produktif. Menurutnya, pembiayaan dengan bunga 6 persen harus mampu memberikan dampak terhadap perkembangan usaha dan membuka peluang ekonomi baru.
“Modal jangan cuma dipinjam. Modal harus diubah menjadi usaha, usaha menjadi lapangan kerja, dan lapangan kerja menjadi masa depan. Saya tidak ingin potensi NTT yang besar ini nilainya justru dibawa keluar. Kita punya petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, hingga hasil hutan yang luar biasa. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengolahnya di tanah sendiri,” tegas Charly.

Selain memberikan akses permodalan, Bank NTT menilai pengembangan UMKM juga membutuhkan dukungan dalam berbagai aspek lainnya. Hal tersebut sejalan dengan arahan Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, bahwa penguatan usaha perlu didukung dengan legalitas, sertifikasi, digitalisasi, pendampingan serta perluasan akses pasar.

Untuk memperluas jangkauan layanan, Bank NTT juga mendorong seluruh kantor cabang dan unit agar lebih aktif mendatangi masyarakat hingga wilayah kecamatan dan desa.
“Kami sudah instruksikan seluruh cabang dan unit untuk jemput bola. Persyaratannya dipermudah. Cukup KTP, KK, dan surat usaha dari desa,” kata Charly.

Dalam pelaksanaan program tersebut, Bank NTT turut membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari organisasi kemasyarakatan, partai politik, gereja, pendamping UMKM hingga penyuluh pertanian. Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu memastikan KUR diterima oleh masyarakat yang bergerak di sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM.

Program KUR tersebut juga diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda dan pelaku usaha kecil, termasuk pedagang asongan, untuk mengembangkan usaha dari skala kecil menjadi lebih besar.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melky Laka Lena, yang hadir memberikan arahan dalam kegiatan sosialisasi di Kantor DPD Golkar NTT, Kupang, turut mengajak masyarakat memanfaatkan KUR sebagai salah satu instrumen untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Menurut Melky, NTT memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, terutama di bidang pertanian, perikanan, peternakan, UMKM dan hasil hutan. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya menjual hasil produksi dalam bentuk mentah, tetapi mampu mengolahnya sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Kita punya potensi besar di pertanian, perikanan, UMKM, dan peternakan, termasuk hasil hutan. Jangan sampai semua hasil yang seharusnya menjadi nilai tambah bagi masyarakat kita malah keluar dari NTT. Karena itu, saya minta masyarakat manfaatkan KUR Bank NTT dengan bunga 6 persen,” ujar Melky.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan seluruh plafon KUR tersebut dapat tersalurkan kepada pelaku usaha kecil hingga Oktober 2026. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di berbagai daerah di NTT. (HT)